Ini Harapan Pemerintah Terhadap Fintech dan Bank – Teknologi finansial (Fintech) semakin berkembang. Tingginya antuasiasme masyarakat menyoal penggunaannya menjadi salah satu dorongan terbesar.
Atas perkembangannya yang begitu pesat akhir-akhir ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun perlahan mulai menyusun aturan yang akan meregulasi perkembangan Fintech di Indonesia, seperti yang telah dilakukannya untuk Fintech P2P Lending, yang bergerak di bidang pinjam meminjam secara online, lewat POJK No. 77/2016.
Kali ini, pemerintah lewat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mendorong pelaku industri perbankan agar menggandeng startup Fintech untuk berkolaborasi guna meningkatkan bisnis konsumer.
Harapan Pemerintah Terhadap Fintech dan Bank
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan bahwa bank tidak melakukan perubahan pada bisnis konsumer, maka diperkirakan bank akan tertinggal dengan startup terutama yang bergerak pada sektor Fintech seperti KoinWorks.
“Diharapkan bank bisa melakukan integrasi dan kolaborasi dengan Fintech,” ujar Rudiantara. Menkominfo mengatakan, Fintech saat ini tengah berkembang pesat karena memiliki keunggulan dan kecepatan yang belum dimiliki oleh bank seperti Fintech peer to peer lending atau P2P Fintech Lending.
Menurutnya, P2P Lending berkembang pesat seperti sekarang ini karena memiliki kecepatan dan kepastian untuk memperoleh pinjaman.
Beliau mengatakan bahwa waktu yang dibutuhkan lebih cepat dari sebelumnya. “Yang meminjam itu Usaha Kecil Menengah, bagi mereka ada kepastian dalam mendapatkan peminjaman sehingga dapat mengembangkan bisnis lebih cepat,” imbuh beliau.
Walaupun dari sisi bunga lebih tinggi dari industri perbankan, namun dengan kecepatan yang mampu ditawarkannya, Fintech pun kemudian mulai banyak diminati.
Dari data Kominfo sendiri, saat ini sudah ada sekitar 140 hingga 150 perusahaan Fintech yang terdaftar dalam asosiasi.
Direktur Utama Bank Bukopin Glen Glenardi mengungkapkan bahwa sudah seharusnya pelaku bisnis perbankan bertransformasi.
Menurutnya, Indonesia berpotensi menjadi kekuatan ekonomi digital sebab pengguna internet di Indonesia diprediksi akan mencapai 150 juta jiwa pada tahun 2020 kelak.
Meski begitu, lanjut Glen, pengguna internet hanya 36% saja yang memiliki akses ke layanan perbankan. “Selain itu, dari data Bank Indonesia, ada potensi bahwa permintaan pendanaan dalam negeri hingga Rp 1.600 triliun, tetapi hanya Rp 600 triliun yang mampu disediakan oleh perbankan Indonesia,” tambahnya.
Dari potensi tersebutlah pihaknya bersama dengan KIBAR dan Kementerian Komunikasi dan Informatika akan mendorong terciptanya startup yang bisa menjadi solusi terhadap kebutuhan tantangan industri perbankan ke depan sekaligus meningkatkan inklusi keuangan.
Kolaborasi di berbagai bidang finansial merupakan harapan pemerintah terhadap Fintech dan bank sehingga masyarakat semakin terbantu menyoal keuangan.
Dikutip dari Kompas
Manfaat terbesar Fintech adalah menyediakan akses terhadap layanan keuangan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Sehingga, nantinya Fintech mampu merangkul masyarakat yang belum mampu mengakses layanan keuangan dari institusi tradisional.
Contoh kecilnya adalah, masih banyak pengusaha di tengah-tengah masyarakat yang sulit mengembangkan bisnisnya karena aksesnya terhadap modal usaha masih terkendala, terutama melalui layanan perbankan.
Hadirnya Fintech P2P Lending seperti KoinWorks, di mana mampu merangkul masyarakat untuk menyediakan akses keuangan yang terjangkau, baik dari segi kemudahan (melalui internet) maupun dari segi biaya, tentu akan sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan akses terhadap pembiayaan.
KoinWorks menetapkan bunga pinjaman mulai dari 0,75% – 1,67% perbulan, di mana calon peminjam dapat mengajukan pinjaman tanpa agunan melalui internet tanpa harus datang ke kantor KoinWorks.
Pinjaman yang diajukan akan didanai oleh ribuan investor yang tergabung di KoinWorks, sehingga dana akan cepat terkumpul dan dapat dicairkan. Seluruh prosesnya bisa dilakukan melalui internet, sehingga akan menghemat waktu dan biaya.
