Masuk
Halo Lazada Seller
Ledakkan penjualanmu di Lazada.com!
Kenapa tunggu sampai Harbolnas untuk tingkatkan penjualanmu? KoinBisnis bisa bantu, dari sekarang!
Sekilas Tentang Pinjaman di KoinWorks
Jumlah Pinjaman
10 juta - 2 miliar rupiah
bunga Pinjaman
0,75 - 1,67 % / bulan
Lama Pinjaman
6 - 24 bulan
Kenapa KoinBisnis?
Tanpa jaminan, online, cepat dan rendah biaya. Pinjaman KoinBisnis dirancang untuk mengembangkan pengusaha online seperti para penjual di Lazada.com. Tambah stok, membangun gudang, menambah karyawan atau apapun kebutuhan bisnis Anda, bisa!
Proses Pembiayaan di KoinBisnis
Ajukan Pinjaman Secara Online
Daftar melalui Mitra Lazada di Lazada, lalu isi formulir pendaftaran di KoinBisnis.
Pra-Persetujuan
Kami akan memberitahukan jumlah pembiayaan dan tingkat suku bunga Lazada Seller.
Unggah Dokumen Legal
Unggah dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan pinjaman Lazada Seller.
Proses Pendanaan
Pendana dapat mendanai pembiayaan Lazada Seller.
Pencairan Pinjaman
Pembiayaan akan dicairkan ke rekening Lazada Seller
Syarat Mengajukan Pembiayaan di KoinBisnis
- 1
- Warga Negara Indonesia
- 2
- Perorangan Usia 21 tahun dan memiliki KTP, atau CV dan PT
- 3
- Terdaftar sebagai Lazada Seller
- 4
- Usaha telah berjalan minimal 6 bulan
Apa yang harus disiapkan untuk pengajuan Pinjaman Bisnis KoinWorks
Perorangan
- KTP
- KK (Kartu Keluarga)
- Laporan Keuangan (2 tahun)
- Rekening Koran (3 bulan)
Perusahaan
Seluruh data perorangan ditambah:
- SK Menkeu
- Akte Pendirian
- Akte Perubahan Terakhir
- NPWP Perusahaan
- NPWP Pengurus Perusahaan*
- Akte Perusahaan
- SIUP
- TDP
- Hak Paten*
(*) Bila ada
Ledakkan penjualanmu di Lazada.com!
©Koinworks 2016. All Rights Reserved.
Terdaftar dan Diawasi oleh:
Anggota dari:
PERHATIAN:
- Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak.
- Risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Pinjaman. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini.
- Penyelenggara dengan persetujuan dari masing-masing Pengguna (Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman) mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola dan/atau menggunakan data pribadi Pengguna ("Pemanfaatan Data") pada atau di dalam benda, perangkat elektronik (termasuk smartphone atau telepon seluler), perangkat keras (hardware) maupun lunak (software), dokumen elektronik, aplikasi atau sistem elektronik milik Pengguna atau yang dikuasai Pengguna, dengan memberitahukan tujuan, batasan dan mekanisme Pemanfaatan Data tersebut kepada Pengguna yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud.
- Pemberi Pinjaman yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman pinjam meminjam, disarankan untuk tidak menggunakan layanan ini.
- Penerima Pinjaman harus mempertimbangkan tingkat bunga pinjaman dan biaya lainnya sesuai dengan kemampuan dalam melunasi pinjaman.
- Setiap kecurangan tercatat secara digital di dunia maya dan dapat diketahui masyarakat luas di media sosial.
- Pengguna harus membaca dan memahami informasi ini sebelum membuat keputusan menjadi Pemberi Pinjaman atau Penerima Pinjaman.
- Pemerintah yaitu dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, tidak bertanggung jawab atas setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh Pengguna, baik Pemberi Pinjaman maupun Penerima Pinjaman (baik karena kesengajaan atau kelalaian Pengguna) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kesepakatan atau perikatan antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman.
- Setiap transaksi dan kegiatan pinjam meminjam atau pelaksanaan kesepakatan mengenai pinjam meminjam antara atau yang melibatkan Penyelenggara, Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman wajib dilakukan melalui escrow account dan virtual account sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut merupakan bukti telah terjadinya pelanggaran hukum oleh Penyelenggara sehingga Penyelenggara wajib menanggung ganti rugi yang diderita oleh masing-masing Pengguna sebagai akibat langsung dari pelanggaran hukum tersebut di atas tanpa mengurangi hak Pengguna yang menderita kerugian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
