Home » Blog » Investasi & Keuangan Pribadi » Pajak P2P Lending, Apa Saja dan Bagaimana Cara Lapornya?

Pajak P2P Lending, Apa Saja dan Bagaimana Cara Lapornya?

·
4 menit
Pajak P2P

Salah satu pertanyaan yang sering muncul ketika berbicara tentang Peer-to-Peer Lending (P2P) adalah apakah pendana kena pajak P2P?

Sebelumnya membahas mengenai pajak, mari kita bahas sedikit tentang pengertian P2P.

Peer-to-Peer (P2P) merupakan sebuah instrumen investasi yang sedang ramai digunakan oleh masyarakat Indonesia.

Secara sederhana P2P lending merupakan layanan jasa keuangan yang mempertemukan pendana dengan peminjam di satu platform seperti produk KoinP2P dari KoinWorks.

KoinP2P menjadi pilihan para pendana bukan hanya karena imbal hasil yang bisa menyentuh 18% per tahun tapi juga dikarenakan menjadi pendana di KoinP2P secara tidak langsung turut andil dalam perkembangan UMKM di Indonesia.

Berbicara tentang negara tercinta, Indonesia merupakan negara yang cukup ketat akan peratauran pajaknya.

Lalu, apa saja pajak yang terkait dengan pendanaan di P2P? Simak selengkapnya dibawah ini, ya!


Pendana Kena Pajak P2P

Pada dasarnya setiap pendana di P2P akan mendapatkan keuntungan atau penghasilan tambahan berupa bunga pinjaman.

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 tentang Pajak Penghasilan dijelaskan sebagai berikut:

Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia ataupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dalam hal ini imbal hasil yang didapatkan oleh pendana termasuk ke dalam objek pajak yang dikenakan pajak penghasilan.

Namun, yang perlu dipahami adalah perusahaan penyelenggara P2P tidak akan melakukan pemotongan pajak secara langsung atau dengan kata lain pendana wajib untuk melaporkan pajak terkait P2P ini secara pribadi (Self-Assesment)

Peraturan ini juga disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 251/PMK.03/2008 yang berbunyi, sebagai berikut:

Pasal 1 Ayat 1:

Atas penghasilan sehubungan dengan jasa keuangan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan, tidak dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008.

Pasal 1 Ayat 2:

Penghasilan sehubungan dengan jasa keuangan sebagaimana dimaksud padaayat (1) adalah berupa bunga atau imbalan lain yang diberikan atas penyaluranpinjaman dan atau pemberian pembiayaan, termasuk yang menggunakanpembiayaan berbasis syariah.


Tarif Pajak P2P Bagi Pendana

Tarif pajak P2P bagi pemberi pinjaman selama ini masih menjadi obrolan yang menarik, karena nyatanya masih banyak yang merasa kebingungan terkait berapa jumlah pajak yang harus mereka bayarkan dari imbal hasil yang didapatkan melalui P2P Lending.

Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur bahwa atas penghasilan berupa bunga dengan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan.

Apabila perusahaan memberikan pinjaman ke perusahaan lain. Maka Perusahaan peminjam bisa melakukan pemotongan pajak atas bunga yang dibayarkan sebelum akhirnya diberikan ke perusahaan pendana, dan besar tarifnya adalah 15% non final dengan dasar pajak PPh 23.

Selanjutnya, potongan pajak tersebut akan dibuatkan Bukti Potong dan juga disetor ke negara.

Pendana bisa menggunakan Bukti Potong tersebut sebagai bukti bahwa kita telah menyetorkan pajak ke negara.

Namun, mayoritas debitur atau pendana merupakan wajib pajak orang pribadi sehingga pajak yang akan dikenakan dan dilaporkan adalah PPh 21.

Tarif Pajak PPh 21:

  1. Penghasilan tahunan s.d Rp. 50 Juta = 5%
  2. Penghasilan tahunan diatas Rp. 50 Juta s.d Rp. 250 Juta = 15%
  3. Penghasilan tahunan diatas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 Juta adalah 25%
  4. Penghasilan tahunan diatas Rp. 500 Juta adalah 30%
  5. Untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif lebih tinggi 20% dari mereka yang memiliki NPWP

Cara Lapor Pajak P2P Lending

Ada dua cara untuk melaporkan pajak P2P yaitu melaporkannya sebagai penghasilan atau melaporkannya sebagai harta.

Maksudnya bagaimana?

Cara mudahnya adalah lihat posisi dana yang di investasikan pada tanggal 31 desember tahun pajak yang akan dilaporkan.

Contoh:

Kamu memiliki dana investasi Rp. 10 Juta

Apabila pada akhir desember tahun pajak dana tersebut masih dalam proses pinjaman maka laporkan sebagai harta.

Namun, apabila pada akhir desember tahun pajak dana tersebut sudah kamu terima bunganya maka laporkan sebagai penghasilan.

Pencantuman Pada Kolom Penghasilan

Untuk melaporkan sebagai penghasilan, kamu bisa memasukan angka penghasilan P2P lending di dalam kolom Penghasilan Neto Dalam Negeri.

Pajak P2P PPh 21

Angka yang dimasukkan adalah angka 100% pendapatan dari P2P.

Nantinya akan terbit sebagai kurang bayar pajak.

Kamu bisa melakukan pembayaran lalu input NTPNnya.

Pajak P2P PPh 21

Pencantuman Pada Kolom Harta

Apabila Investasi P2P Lending masih berjalan di tanggal akhir tahun pajak yang akan dilaporkan maka dana tersebut akan tercatat sebagai harta yang harus dilaporkan.

Kamu bisa memasukkannya di form lampiran II bagian B yaitu Daftar Harta Pada Akhir Tahun.

Pajak P2P

Cara mengisinya adalah, sebagai berikut:

  • Masukkan ke Kode Harta 039 : Investasi Lainnya
  • Untuk keterangan boleh diisi jenis investasi dan platform investasi
  • Tahun perolehan diisi tahun awal pendanaan (harta)
  • Harga perolehan adalah Nilai saldo per 31 Desember tahun pajak

Bagaimana?

Sekarang sudah paham bagaimana cara lapor pajak P2P, kan?

Sebagai wajib pajak yang baik, pastikan untuk melakukan pelaporan pajak setiap tahun, dan jangan lupa untuk terus meningkatkan pendanaanmu di KoinP2P.

Terima kasih atas kontribusi kamu selama ini dalam membangun UMKM di Indonesia.
Mari terus berkontribusi untuk ekonomi Indonesia yang semakin maju.


Simulasi Pendanaan KoinWorks
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Ketahui profil risiko investasi Anda
Profil Risiko

Berdasarkan hasil profiling kami, maka risiko investasi yang cocok untuk Anda adalah dengan imbal hasil hingga .

Jumlah dan Jangka Waktu Investasi

Masukkan jumlah dan jangka waktu pendanaan untuk mensimulasikan diversifikasi dan imbal hasil yang akan kamu dapat.

Rp ,00
Rp ,00
Perkenalkan diri Anda

Kami akan memberikan informasi mengenai promo KoinWorks setiap bulannya ke email Anda.

+62
Rekomendasi Diversifikasi

Dengan modal awal Rp dan tambahan Rp tiap bulan, maka rekomendasi diversifikasimu adalah sebagai berikut:

Dana awal:
Tiap bulan:
Dana awal:
Tiap bulan:
Dana awal:
Tiap bulan:
Dana awal:
Tiap bulan:
Dana awal:
Tiap bulan:
Dana awal:
Tiap bulan:
Dana awal:
Tiap bulan:
Dana awal:
Tiap bulan:

Dengan imbal hasil sebesar per tahun, setelah tahun maka perkiraan pengembalian uangmu adalah sebagai berikut

Rp,-

Mulai Mendanai

Mulai lakukan pendanaan di aplikasi KoinWorks sekarang dan dapatkan gratis KOIN (dana percobaan) sebesar Rp350.000,- untuk Anda gunakan di KoinP2P

Install Aplikasi KoinWorks
Gina Valerina
Beware of little expenses, a small leak will sink a great ship - Benjamin Franklin

Langganan via Email​

Dapatkan Tips dan Berita Keuangan Gratis di Inbox Anda​