Apa Rahasia KoinWorks Jadi Salah Satu Startup P2P Lending yang Terdaftar di OJK? – Startup peer to peer lending KoinWorks telah resmi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 27 April 2017.
CEO KoinWorks, Benedicto Haryono mengatakan kalau proses untuk terdaftar di OJK sebenarnya “susah-susah gampang”. Ia mengakui sudah mengikuti perkembangan pembuatan rancangan aturan tentang P2P Lending yang akhirnya disahkan OJK pada Desember 2016, dan juga mempersiapkan semua dokumen yang diperlukan.
“Tapi kenyataan di lapangan ternyata tidak semudah itu. Banyak detail yang tidak ada di aturan, tapi tetap harus dilengkapi. Itulah mengapa target kami untuk bisa terdaftar di OJK pada bulan Februari 2017, akhirnya harus mundur ke bulan April 2017,” jelas Ben.
Baca: KoinWorks Resmi Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
Salah satu nya adalah lisensi yang harus didapatkan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Meskipun ternyata diketahui bahwa Kemenkominfo tidak mempunyai lisensi tersebut, ia tetap pergi ke Kemenkominfo meminta arahan.
“Akhirnya, terjadi pertemuan antara OJK dan Kemenkominfo yang membuat segalanya menjadi jelas.”
Selain itu, bukti setoran modal resmi dari bank juga diperlukan untuk proses pendaftaran. Beberapa pihak mungkin merasa cukup hanya dengan laporan rekening koran.
“Untungnya kami masih menyimpan slip itu, meski sudah lama sekali kami menyetorkan uang tersebut,” kenang Ben.
Menurut Ben, dengan mencoba berpikir dari sisi OJK, bisa membantu kita memahami hal-hal yang dibutuhkan.
Sebagai bagian dari asosiasi Fintech Indonesia, Ben menyadari bahwa saat ini OJK telah mempermudah proses pendaftaran tentang P2P Lending.
Proses Setelah Terdaftar di OJK
Sejak mengumumkan kalau mereka telah terdaftar di OJK, Ben menyatakan kalau terjadi kenaikan transaksi pemberian pinjaman di KoinWorks sekitar dua puluh persen.
Namun ia tidak bisa memastikan apakah peningkatan tersebut terjadi karena status mereka yang telah berubah atau karena bulan Ramadan yang kian dekat.
“Yang pasti status ini mempunyai pengaruh pada tingkat kepercayaan calon konsumen dan para perusahaan yang hendak bermitra dengan kami,” ujar Ben.
Ben menargetkan untuk mendapatkan izin resmi dari OJK di akhir tahun 2017 atau awal 2018. “Beberapa dari ketentuan yang diminta OJK sebenarnya sudah kami jalankan, namun belum kami tuliskan dalam sebuah prosedur standar (SOP).
Beberapa ketentuan lain memang belum kami jalankan karena belum adanya kebutuhan, namun akan kami jalankan segera demi memenuhi permintaan OJK,” jelas Ben.
Selain tantangan dari sisi regulasi OJK, KoinWorks mengaku kalau mereka masih menghadapi hambatan dalam hal edukasi ke masyarakat.
Untuk mengatasi hal tersebut, mereka pun mendukung berbagai promosi online yang mereka lakukan dengan beberapa kali mengadakan event offline.
“Kami cukup bangga dengan pertumbuhan jumlah pengguna sekitar 25 persen setiap bulannya, karena semuanya terjadi secara organik. Kami bahkan belum mengeluarkan banyak uang untuk biaya marketing,” tutur Ben.
KoinWorks tidak menargetkan pertumbuhan pengguna yang pesat, melainkan lebih mengelola risiko dari setiap pinjaman yang dikeluarkan, demin mengontrol tingkat kredit macet (NPL).
Bahkan Ben memilih kantor tetap berpusat di Jakarta dan tidak membuka kantor perwakilan, meskipun memberikan pinjaman kepada masyarakat di kota Surabaya, Bandung, hingga Medan.
Perkembangan dan strategi dari KoinWorks ini diharapkan bisa mendorong hingga menjadi layanan P2P lending terdepan di tanah air.
Media: Tech in Asia
